Jakarta – Nampaknya, gaji tinggi dan diberi fasilitas mahal, tidak memberi jaminan bagi anggota DPR RI yang terhormat di Senayan untuk peduli terhadap nasib rakyat. Perilaku wakil rakyat ini masih memprihatinkan di era reformasi dan rakyat semakin kritis. Sikap malas terlihat, seperti ada tandatangan anggota DPR di presensi kehadiran, tetapi menghilang dan tidak mengikuti sidang lagi usai jam makan siang.

Misalnya, seperti di Komisi III DPR RI mulai terlihat perilaku yanmg tidak terpuji itu. Yakni, sejumlah anggota Komisi bidang Hukum DPR ini yang 'menghilang' dari ruang kantornya di Senayan, usai jam makan siang. Ini terlihat saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III dengan Kejaksaan Agung. Acara ini diagendakan di gedung DPR usai makan siang. Hasilnya, kian sepi saja yang hadir.

Dalam agenda tanya jawab, bahkan beberapa anggota DPR tak menggunakan haknya untuk bertanya. "Baiklah, saya akan bacakan 10 penanya berikutnya. Namun sepertinya beberapa diantaranya sudah tak lagi berada di ruangan. Tapi, tak apa akan saya bacakan saja," kata Ketua Komisi III DPR Benny K Harman dalam RDP di gedung DPR, Senayan, Senin (8/2).

Dalam keterangannya, rupanya Benny sudah hapal benar dengan kelakuan para anggota di Komisinya yang biasa meninggalkan rapat usai makan siang. Bahkan, saat salah satu anggota menolak untuk mengajukan pertanyaan untuk Jaksa Agung, Benny menanggapinya dengan santai. "Anda tak ingin menggunakan hak anda untuk bertanya? Baiklah, saya lanjutkan," ucap Benny.

Beginilah kalau anggota DPR RI tidak memiliki kemampuan dan kapasitas di bidang Komisi yang didudukinya. Meski rakyat berharap aspirasinya disampaikan oleh wakilnya di DPR, namun rakyat harus mengelus dada, karena masih ada anggota DPR yang tdiak vokal membela kepentingan rakyat bahkan tidak mampu mengajukan pertanyaan akibat 'bodoh'. Rapat pun sering molor akibat anggota DPR malas-malasan untuk hadir. RDP Komisi III DPR yang dijadwalkan dimulai pada pukul 09.00 WIB pun, harus molor satu jam hingga pukul 10.00 WIB. (*/inc)