Kedatangan Obama dan Pesan Politik RI

Oleh: Al Muzzammil Yusuf  (Anggota Komisi I DPR RI dari PKS)

KEDATANGAN Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama ke Indonesia yang dijadwalkan pada bulan Maret nanti, harus dimanfaatkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk menyampaikan pesan-pesan politik Indonesia secara elegan kepada AS dan sekaligus Dunia Internasional.

Yakni, pertama, hukungan bilateral kedua negara harus didasari oleh penghormatan kedaulatan masing-masing negara. Maka, gaya diplomasi masa lalu (Georde W Bush) yang arogan dan anti dialog, tidak patut diteruskan. Karena hal tersebut hanya akan memancing reaksi negatif berbagai partai politik, ormas, LSM serta elite-elite Indonesia, dan bahkan mayoritas masyarakat Indonesia juga terbentuk sikap Anti AS.
 
Kedua, masyarakat Indonesia tidak hanya membutuhkan demokrasi, tetapi juga kesejahteraan. Maka berbagai bentuk kerjasama bilateral dengan negara mana pun pada intinya harus memberikan keuntungan yang seimbang dan timbal balik secara ekonomi. Maka pasar bebas yang cenderung menguntungkan pihak yang kuat harus diwaspadai dan diantisipasi.

Tema-tema pemerataan dan keadilan ekonomi harus menjadi konsern bersama. Pemerintah RI tidak boleh alpa menyuarakan hal tersebut. Terlebih isu neolib telah menjadi kritik terhadap Pemerintah saat ini.

Ketiga, sebagai negara yang saat ini terbilang paling demokratis di ASEAN dan Dunia Islam, membuat Indonesia sedang dan akan mampu berperan aktif untuk membuka dialog-dialog demokratis ke depan. Indonesia akan leading untuk menyuarakan isu-isu HAM dan penegakan hukum Internasional.

Dalam konteks ini Indonesia akan banyak berseberangan dengan cara-cara represif yang dilakukan AS di Palestina, Iraq, Afghanistan dan Guantanamo-- yang jelas-jelas melawan HAM dan hukum Internasional.

Keempat, Obama perlu diendorse oleh Presiden SBY untuk kembali dengan janji-janji diplomasi Internasional lebih dialogis, sesuatu yang tampaknya kini ditinggalkan Obama dan secara perlahan memilih gaya lama, Bush. Keadilan tata politik dunia dan kemakmuran masyarakat dunia harusnya menjadi cita-cita bersama para pemimpin dunia, khususnya negara adi daya. (*)