
Reshuffle Kabinet, Awal Perpecahan Koalisi?
ISU pemakzulan yang dilontarkan oleh berbagai pihak, juga oleh partai koalisi SBY, nampaknya membuat Partai Demokrat (PD) resah. Keresahan PD tersebut juga karena sikap kritis partai koalisi dalam mengungkap skandal Bank Century. Di satu pihak, PD merasa bahwa partai koalisi sudah melenceng dari jalur, tetapi di pihak lain partai koalisi seperti PKS dan Golkar merasa bahwa berada di dalam koalisi jutsru harus bersikap kritis. Langkah-langkah dilakukan oleh PD terhadap koalisinya tersebut, mulai dari lobi-lobi politik sampai memunculkan isu resuflle kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 yang baru saja sampai 100 hari.
Amir Syamsuddin, Sekjen DPP Partai Demokrat, menyatakan kekecewaaannya terhadap partai koalisi dan mengutarakan secara tersirat perlunya mencermati dan mengevaluasi koalisi secara serius. Menurutnya, beberapa partai koalisi sudah bertindak di luar nalar politik. Untuk itu menurutnya Reshuffle kabinet sangat diperlukan. Ia pun berencana akan berkomunikasi dengan SBY soal Reshuffle kabinet tersebut.
Akan tetapi, nampaknya ancaman Reshuffle kabinet yang dilontarkan oleh Sekjen Demokrat tersebut dianggap “remeh” oleh partai koalisinya. Politisi Partai Golkar dan juga anggota pansus Century Bambang Soesatyo menanggapi dingin “ancaman” Demokrat untuk melakukan reshuffle kabinet tersebut. Menurutnya Golkar tidak terpengaruh desakan Demokrat itu. Ia malah menilai koalisi mesti dibangun bersama berdasarkan cita-cita membentuk pemerintahan yang bersih. Kalau Demokrat menghentikan sikap kritis tersebut maka sebetulnya sikap Demokrat tersebut harus dipertanyakan.
Senada dengan Golkar, PKS juga nampaknya tidak bergeming dengan sikap Demokrat tersebut. Politisi PKS Fahri Hamzah melihat sikap kritis dalam membongkar skandal Century justru merupakan sikap sejati dari partai koalisi. Karena menurutnya tujuan dari koalisi tersebut adalah untuk membentuk pemerintahan yang bersih. Menurutnya, justru partai yang defensif dan tidak kritis dalam soal Century-lah yang menodai koalisi.
Selain sikap “bandel” kedua partai tersebut yang tak takut ancaman Demokrat, PPP juga merasa resah dengan praktek politik yang selama ini digencarkan oleh SBY dan Demokrat. Kemarin, Parmusi mengusulkan agar PPP keluar dari koalisi pemerintahan SBY-Boediono dan menjadi oposisi. Hal tersebut disebabkan karena adanya dugaan politisasi atas perkara yang menimpa Bachtiar Chamzah. "Kalau terbukti ada politisasi, saya usulkan Parmusi untuk menyarankan ke PPP untuk menarik diri dari koalisi," seru Ketua PP Parmusi Lukman Hakim Rabu (3/2).
Reshuffle kabinet yang kini dilontarkan oleh Demokrat bisa jadi terealisasi. Namun, apakah itu efektif untuk memperkuat koalisi? Bisa jadi Reshuffle kabinet tersebut malah akan semakin memperkeruh suasana dan memecah koalisi.
Sikap politik Demokrat dan SBY nampaknya semakin hari tambah redup. Hal tersebut ditambah lagi dengan cara komunikasi SBY yang dianggap letoy dan cengeng dalam menyikapi beberapa persoalan. Di balik sikap politik partai koalisi yang kritis tersebut, mungkin ada aroma kepentingan. Tetapi hal tersebut tidak mengurangi penilaian bahwa Demokrat dan SBY kini nampaknya sudah tidak punya gigi. Apakah Demokrat akan ditinggalkan oleh mitra koalisinya secara perlahan-lahan? Jalan ke arah sana kini sepertinya nampak mulai terang. (Boy M)
