Surabaya - Pemerintah Pusat diminta untuk memsubsidi anggaran pembangunan infrastruktur proyek air bersih Umbulan. Sebab, hingga saat ini para investor masih enggan mengerjakan proyek tersebut, karena tarif air Umbulan sampai Surabaya, Sidoarjo dan Gresik dinilai tidak kompetitif.

"Kita akan melobi pemerintah pusat agar memberikan subsidi terhadap pembangunan insfrastruktur pipa distribusi. Dengan subsidi itu, maka air Umbulan tidak perlu harus ditawarkan pada investor, tetapi bisa dikelola sendiri oleh Pemprov Jatim melalui BUMD," kata Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf di Surabaya, Senin (11/1).

Biaya investasi proyek air Umbulan cukup besar. Ini karena, banyak di antara pipa air primer untuk distribusi harus diganti baru. Berdasar perhitungan tim audit independen dari Australia, air dari sumber mata air Umbulan tersebut sampai Surabaya akan mencapai harga Rp 10.000/meter kubik. Padahal kemampuan masyarakat secara umum hanya sekitar Rp 3.000-Rp 4.000/meter kubik.

Jika nanti ada subsidi dari pemerintah pusat, maka diharapkan tarif air Umbulan sampai ke pelanggan bisa ditekan hingga Rp 5.000-6.000/meter kubik. "Nantinya, pemerintah daerah bisa memberikan subsidi antara Rp 1.000-2.000/meter kubik, sehingga tarif bisa ditekan sampai Rp 4.000/meter kubik," ujarnya.

Dari perhitungan sementara, menurutnya, investasi pemasangan pipa utama dari Pasuruan hingga ke Surabaya, dibutuhkan dana sekitar Rp 1,5 triliun. Sedangkan kalau ditambah dengan biaya distribusi sampai ke pelanggan, bisa mencapai Rp 2,4 triliun. Belum lagi pada saat berproduksi, ada sharing pendapatan antara investor dan Pemkab Pasuruan.

"Selama ini air Umbulan hanya sebagian kecil dimanfaatkan oleh Pasuruan. Sedangkan sisanya terbuang tercuma. Padahal air tersebut sangat bersih dan sangat memenuhi syarat sebagai air minum," jelasnya.

Mata Air Umbulan sendiri terdapat di Desa Kedungrejo dan Desa Umbulan Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. Sejak tahun 19980 lalu, sebenarnya sudah dirancang upaya untuk pengaliran air Umbulan. Namun, mengingat mehalnya biaya pengaliran air umbulan, maka urung dilaksanakan.

Baru pada tahun 1997, Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali merintis proyek tersebut. Tetapi lagi-lagi proyek tersebut tidak bisa berjalan lancar, karena investor sulit dibatasi soal harga produksi.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto sebelumnya juga sudah memberikan instruksi agar Pemprov Jatim segera melakukan upaya agar air Umbulan bisa dinikmati masyarakat. Apalagi dengan kapasitas 4.000 liter per detik, membuat air Umbulan bisa dinikmati warga Pasuruan, Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Diperkirakan air Umbulan bisa memberikan air bersih pada sekitar 1 juta pernduduk.

"Sekarang, kita masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Jika subsidi sama-sama diberikan oleh pusat dan daerah, maka saya yakin air Umbulan segera direalisasi, sekaligus sebagai solusi bagi kebutuhan air bersih di berbagai daerah," tutur pria yang biasa dipanggil Gus Ipul ini. (Mb)