Sosok Sri Sultan Hamengku Buwono X
Epilog

Sesungguhnya teramat sulit, bahkan dirasa tidak mungkin, untuk bisa menggambarkan sosok Sri Sultan Hamengku Buwono X, baik dalam kapasitas selaku Gubernur dan Sultan maupun sebagai pribadi, secara pas, titis dan lengkap, karena pribadinya yang multidimensional. Yang terasakan adalah keteladanannya, kerelaannya membela dan berupaya menyejahterakan rakyatnya, tanpa membeda-bedakan golongan dan strata apa pun. Lebih terasakan kharismanya, jika kita mengenalnya secara pribadi, bagaimana pergulatan batinnya ketika harus mengambil kebijakan yang rasional, tetapi juga dilandasi oleh sinyal-sinyal yang bersifat spiritual.

Ketika merayakan Tingalan Dalem Tanggap Warsa (HUT) ke-61, dalam Orasi Budaya yang diberi tajuk RUH YOGYAKARTA UNTUK INDONESIA: BERBAKTI BAGI IBU PERTIWI pada 7 April 2007 di Pagelaran Keraton Yogyakarta yang bersejarah itu, beliau menyatakan diri tidak bersedia lagi untuk dicalonkan sebagai Gubernur DIY pada periode selanjutnya. Cuplikan yang menimbulkan pergeseran peta politik nasional itu, selengkapnya sbb.:

1.Dengan tulus ikhlas saya menyatakan tidak bersedia lagi menjabat sebagai Gubernur/Kepala Daerah Propinsi DIY pada purna masa jabatan tahun 2003-2008 nanti.
2.Selanjutnya saya titipkan Masyarakat DIY kepada Gubernur/Kepala Daerah Propinsi DIY yang akan datang.

Topik :
Sosok Sri Sultan Hamengku Buwono X
“Priyagung Berwawasan Kebangsaan yang Merakyat”
Cuplikan :
Biografi Sultan updated 23 Oktober 2008 By hd
Sos oleh
TIM RELAWAN GERAKAN RAKYAT INDONESIA
UNTUK pemenangan
CALON PRESIDEN republiK INDONESIA PERIODE 2009 – 2014
SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO X
Sekretariat:
Jl Tanjung No.4 Concat, Depok, Sleman, D.I.Yogyakarta.
Telp : 0274654750, Fax : 0274 881552 – 888279
SMS Center : 081328823181, 08994158777
Email : relawansultan@yahoo.co.id dan
timrelawan_capres_sultan@yahoo.co.id

Sosok Sri Sultan Hamengku Buwono X
“Keistimewaan DIY”

Tentang status keistimewaan DIY sendiri, beliau pernah berujar dengan sebuah pertanyaan: ”Adakah arti dan makna Daerah Istimewa Yogyakarta dalam suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah arus besar Reformasi saat ini?” Kemudian disusul dengan pertanyaan introspektif: ”Buat apa sebuah jabatan dan menjadi Gubernur, apabila tidak memberi manfaat bagi Masyarakat?”, mengadaptasi Pidato Jumenengan saat itu.

Dalam mengurai jawaban atas kedua pertanyaan itu, ia mengembalikannya dengan sandaran historis dan aspek legal. Keberadaan Daerah Istimewa Yogyakarta jelas-jelas merupakan realita historis, yang dasar legalitas dan legitimasinya berdasarkan Undang Undang Dasar 1945. Sebagai usaha penjabaran UUD 1945 tentang Pemerintah Daerah, Maklumat Nomor 18 Tahun 1946 merupakan sarana untuk mewujudkan otonomi di DIY, sekaligus dasar menuju suatu tatanan birokrasi modern yang berbasis kultur. Dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang menetapkan dasar dasar bagi setiap daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka Maklumat itu telah menjadi pendorong terintegrasinya sistem pemerintahan di DlY saat itu dengan sistem nasional. Undang Undang itu sesungguhnya merupakan penetapan formal terhadap konsep otonomi daerah yang seluas luasnya, yang sejak berdirinya Republik telah disepakati oleh para founding fathers kita.

Oleh sebab itu baginya, masalah yang menjadi perhatian bukanlah periodisasi masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur, melainkan implementasi otonomi sebagai amanat UUD 1945 itulah yang lebih penting untuk dirundingkan dengan Pemerintah Pusat. Selain itu, status sebagai Daerah Istimewa perlu lebih dipertegas, tanpa merugikan sistem nasional yang sudah ada. Namun jika sifat otonominya tetap semu dan hanya lips service belaka, serta kebijakan politik ekonomi yang juga tetap sentralistik, maka hal tersebut perlu dibahas secara mendalam, karena kesepakatannya akan menjadi preseden nasional.

“Saya memang punya obsesi”, demikian ia melanjutkan, “untuk dapat mereaktuaktualisasikan cita-cita Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII, yang baru dalam tahap awal proses desentralisasi riil, dengan membentuk kelembagaannya sampai ke tingkat desa”. Sejak awal, Pemerintah DIY bersama BPKNID telah dengan giat melanjutkan perubahan pemerintahan daerah sekaligus menampung hasrat rakyat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diatur oleh UUD 1945. Bahkan menurut George McTurnan Kahin saat mengunjungi Yogyakarta pada masa pendudukan Belanda tahun 1948 1949, Yogyakarta layak dijadikan tempat uji coba pembaharuan politik dan ekonomi daerah, yang hasilnya dapat disebarluaskan ke daerah daerah lain di Indonesia.

Sri Sultan HB X menegaskannya bahwa, “Jika ada yang meragukan proses demokratisasi yang dilancarkan oleh kedua almarhum pendahulu kita sebagai pemimpin Yogyakarta saat itu, bahkan jika sampai sekarang pun ada yang mengatakan, bahwa pola pemerintahan D1Y masih bersifat feodalistik, harap mau mencermati isi dan jiwa serta implementasi Maklumat tersebut”.

Selanjutnya, jika kita membuka khasanah budaya Jawa, di sana sarat pesan yang mengandung isyarat, bahwa garis kekuasaan tidak cukup hanya oleh kelangsungan darah saja, melainkan masih diperlukan syarat rumasuk nya "wahyu" sebagai bukti lulusnya "laku". Ada pun yang dimaksud dengan "wahyu" adalah legalitas hukum, dan dimensi "laku" adalah legitimasi rakyat sebagai pembuktian kadar pengabdian Calon Pemimpin bagi rakyat banyak. Jika ditinjau dalam budaya politik yang konkrit, kelestarian turun melalui suksesi atau regenerasi, bukan semata soal bibit yang baik atau prestige, melainkan masih harus dibuktikan dengan prestasi. Ini sejalan dengan fatwa Eyangnda Sultan Agung dalam Sastra Gendhing, bahwa keturunan bukan hanya dipahami secara biologis atas dasar pewarisan, tetapi lebih secara kultural spiritual, yang derivatnya adalah kebulatan tekad dalam “laku” selama menunaikan "lakon" pada pergulatan kehidupan nyata.

Lalu, apa konsekuensinya? Jika saatnya tiba, untuk mengisi jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur setelah masa jabatan beliau habis, maka proses demokrasi itu pun tetap berlaku. Artinya, walau kerabat Kraton dan Paku Alaman memiliki hak preferensi sebagai calon, akan tetapi tetap harus memenuhi syarat syarat kecakapan, kejujuran.dan kesetiaan, atau diperlukannya syarat "wahyu" dan lulusnya “laku” tadi.

Dalam hal ini ia mengetengahkan perbedaan antara sistem politik dinasti dengan gejala dinasti politik, yang menarik untuk disimak. Kasus keluarga Kennedy di Amerika Serikat, dan Gandhi di India, sering dijadikan contoh munculnya gejala dinasti politik dalam masyarakat yang sudah begitu demokratis. Siapa yang tak kenal John F Kennedy atau Indira Gandhi, namun tampilnya figur figur mereka dalam pentas politik tetap saja tunduk pada proses politik demokratis. Artinya, latar belakang keluarga dan status sosial tidak merupakan tiket paling menentukan untuk kemunculan mereka. Tetapi kapabilitas pribadi, akseptabilitas dan legitimasi warga negaralah yang menentukan. Sehingga figur dari keluarga Kennedy dan Gandhi pun mesti mengalami ujian ujian sebelum muncul. Dengan lain perkataan, figur figur dinasti politik sekaliber John Kennedy dan Indira pun tetap menancapkan legitimasi mereka pada prosedur dan substansi demokratis berlandaskan pilihan dari bawah.

Sebaliknya, di negara yang demokrasinya belum tumbuh kuat, munculnya dinasti politik akan membawa konsekuensi berbeda, karena landasan legitimasinya bisa oleh sebab politik dinasti yang direkayasa sedemikian, sehingga nepotisme yang menjadi pilihan, tanpa adanya kriteria seleksi yang kualitatif.

Namun, kalau ada yang menganggapnya itu semua hanya ungkapan simbolik belaka dan belum diikuti oleh tindakan aktual yang nyata, tentu saja hanya waktu yang akan menjawabnya. Bahkan ia pun menegaskan lebih lanjut: “Kalau ada juga yang meragukan komitmen saya terhadap proses reformasi untuk demokrasi, pernyataan itu bahkan sudah saya tegaskan dalam Seminar Nasional II Asosiasi Ilmu Politik Indonesia di Yogyakarta pada 7 September 1989, dan bukannya baru sekarang, saat maraknya isu tentang status Daerah Istimewa dan masa jabatan Gubernur” (Pidato Syukuran Pelantikan sebagai Gubernur DIY, 3 Oktober 1998)

Topik :
Sosok Sri Sultan Hamengku Buwono X
“Priyagung Berwawasan Kebangsaan yang Merakyat”
Cuplikan :
Biografi Sultan updated 23 Oktober 2008 By hd
Sos oleh
TIM RELAWAN GERAKAN RAKYAT INDONESIA
UNTUK pemenangan
CALON PRESIDEN republiK INDONESIA PERIODE 2009 – 2014
SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO X
Sekretariat:
Jl Tanjung No.4 Concat, Depok, Sleman, D.I.Yogyakarta.
Telp : 0274654750, Fax : 0274 881552 – 888279
SMS Center : 081328823181, 08994158777
Email : relawansultan@yahoo.co.id dan
timrelawan_capres_sultan@yahoo.co.id

Sosok Sri Sultan Hamengku Buwono X
“Yogyakarta-Incorporated”

Konsep Yogyakarta-Incorporated (Yogya-Inc.) yang digulirkan Sri Sultan HB X tatkala menjadi Ketua Umum KADINDA DIY adalah dengan mengadaptasi, baik konsep Japan Inc. maupun Singapore Inc., yang diderivasikan dari Indonesia Inc. yang diintrodusir oleh Menteri Perdagangan Arifin Siregar untuk menggalakkan ekspor nonmigas di tahun 1980-an.

Dalam konsep Japan Inc., Pemerintah Jepang memberikan pedoman ketat melalui MITI, berupa pemilihan industri, dukungan R & D dan fasilitas permodalan yang murah sekali serta preferensi kolektif lainnya, kepada kelompok-kelompok bisnis besar sogo shosha (trading house). Tetapi untuk mencegah pemusatan kapital yang berlebihan, Jepang memberlakukan pembatasan kepemilikan individual pada kelompok sogo shosha tersebut, sehingga tidak ada individu yang superkaya. Selain itu Pemerintahnya juga melakukan pemberdayaan (empowerment), bukan memberikan economic power atas dasar kroniisme atau nepotisme, tetapi melalui rambu-rambu peraturan yang sama bagi siapa pun yang memiliki keunggulan kewirausahaan.

Di sini tidak diberikan kelebihan kepada individu tertentu, semuanya harus free-fight di dalam negeri, tetapi amat dibantu dalam fight di medan luar. Misalnya pembatasan investasi asing hanya pada industri tertentu yang dibutuhkan (semacam negative list untuk PMA). Perlakuan khusus juga diberikan, bukan kepada individu, tetapi kepada kekuatan kolektif sogo shosha guna menghadapi persaingan dengan pengusaha luar, dalam bentuk hambatan tarif dan/atau non-tarif (non-tariff barrier).

Ciri-ciri itu harus dilakukan by-design sebagaimana juga dimaksudkan Yogya-Inc. dalam konsep. Hakikat Yogya Inc. adalah semangat bersama membangun Yogya sebagai revitalisasi semangat "saiyeg saeka kapti. Jika diadaptasi dalam kebutuhan dunia bisnis modern, adalah membangun sebuah jaringan kerja (networks) atau satu entitas korporasi yang bersifat maya dan berskala besar, di mana aparat birokrasi, akademisi dan masyarakat, terutama usahawannya, bergabung (incorporated) dan bekerjasama dengan “Semangat Yogya” untuk membuka lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Yogya Inc. ditujukan agar tercapainya Visi Yogya 21 di bidang ekonomi, dengan mengandalkan sektor kebudayaan, pariwisata, pendidikan, kerajinan dan jasa-jasa dengan back-up sektor pertanian sebagai tulang punggung pengembangan ekonomi yang berbasis pada ilmu pengetahuan (knowledge-based economy). Konsekuensinya, dengan Yogya Inc. harus mampu mengintegrasikan segenap potensi sumberdaya yang dimiliki DIY.

Dengan demikian, Yogya Inc. memiliki strategi kembar, outward-looking agar mampu bersaing di pasar global, dan inward-looking untuk menarik investasi luar ke DIY. Strategi keluar dengan bekerjasama sinergis dalam setiap aktivitas bisnis di luar DIY, misalnya dalam promosi dan pameran bersama, misi dagang dan program kota kembar serta events internasional lainnya. Strategi kedalam dengan meningkatkan pelayanan investasi, serta usaha menekan biaya investasi awal (initial investment) dengan pemanfaatan lahan tidur milik negara sebagai penyertaan saham. Di samping itu, Pemerintah Daerah, baik tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi, memberikan jaminan keamanan usaha yang sustainable serta membangun infrastrukturnya sebagai strategi bersaing menarik investasi.

Dalam hubungan ini, Badan-Badan Pengembangan Ekonomi dan Teknologi yang telah ada diharapkan dapat berperan aktif sesuai fungsinya untuk memberikan konsep pemikiran mikro ekonomi dalam usaha pengembangan bisnis dan investasi. Salah satu cara adalah dengan menjabarkan rencana detil tata ruang kawasan, potensi kawasan andalan, kecamatan pusat pertumbuhan ekonomi (KPPE) dan Propeda maupun APBN/APBD ke dalam rancangan zona-zona pengembangan investasi dan bisnis, bahkan jika mungkin sampai pada profil investasi, untuk menjadikannya paket peluang investasi yang layak ditawarkan kepada calon investor, baik dari dalam maupun luar negeri (Yogyakarta Incorporated: Semangat Bersama Membangun Yogya, 2000).

Topik :
Sosok Sri Sultan Hamengku Buwono X
“Priyagung Berwawasan Kebangsaan yang Merakyat”
Cuplikan :
Biografi Sultan updated 23 Oktober 2008 By hd
Sos oleh
TIM RELAWAN GERAKAN RAKYAT INDONESIA
UNTUK pemenangan
CALON PRESIDEN republiK INDONESIA PERIODE 2009 – 2014
SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO X
Sekretariat:
Jl Tanjung No.4 Concat, Depok, Sleman, D.I.Yogyakarta.
Telp : 0274654750, Fax : 0274 881552 – 888279
SMS Center : 081328823181, 08994158777
Email : relawansultan@yahoo.co.id dan
timrelawan_capres_sultan@yahoo.co.id

Sosok Sri Sultan Hamengku Buwono X
“Berjiwa Demokratis-Kerakyatan”

Seperti dikatakan oleh Robert A. Dahl (1971), transisi menuju demokrasi yang stabil umumnya didahului oleh bangkitnya dinamika, kompetisi dan konflik di kalangan elit terlebih dahulu. Mustahil terbentuk sebuah masyarakat demokratis tanpa adanya kompetisi dan konflik elit. Dinamika politik elit itu bukan saja berfungsi menyalurkan perbedaan yang memang ada di dalam masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan sebuah bangsa, jika perbedaan itu terkendali.

Tampaknya Indonesia dengan otonominya sedang menjalani proses pembangunan demokrasi lokal seperti abstraksi Dahl itu. Implikasi pelaksanaan Pilkada secara langsung, diharapkan akan semakin mengokohkan konstruksi-konstruksi demokrasi dan akan membawa pada fajar baru demokrasi bangsa yang meniupkan ruh reformasi.

“Vox populi vox dei”, suara rakyat adalah suara Tuhan. Demikianlah jargon demokrasi yang menyebut betapa pentingnya suara rakyat dalam melakukan penataan hubungan negara (state) dengan masyarakat (society). Ungkapan ini sejalan dengan ucapan Abraham Lincoln yang terkenal, bahwa implementasi terbaik demokrasi adalah pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” (of, by, and for the people). Oleh karena itu, menurut Sri Sultan HB X, demokrasi seringkali diidentikkan dengan pesta rakyat (Membangun Demokrasi Tingkat Lokal di Tengah Pilkada Langsung, 2005).

Demokrasi sekali bergulir, seperti pasta gigi yang sekali pencet keluar, tidak bisa dimasukkan kembali. Berbagai perkembangan politik di tanah air, menunjukkan bahwa demokrasi ibarat air bah yang tak terbendung lagi arusnya. Demokratisasi yang lebih menekankan peran inisiatif masyarakat terus saja berlanjut berkesinambungan.
Dari dimensi partisipasi masyarakat inilah, kita ingin menempatkan seberapa baik demokrasi lokal sudah digulirkan oleh Sri Sultan HB X selaku Gubernur DIY, yang juga menjadi panutan masyarakat. Kualitas demokrasi lokal dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang lazim disebut prakondisi demokrasi lokal, yang terdiri atas aspek legal yang mendukung, proses politik yang berfungsi, kebebasan pers dan keberdayaan masyarakat. Dalam hubungannya dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, ia telah mencanangkan perlunya partisipasi itu diwadahi melalui Perda.

”Mengingat diperlukannya partisipasi masyarakat yang lebih optimal, maka sharing idea dan transparansi perlu dikembangkan, dengan membuka peluang bagi kelompok profesi, agar terlibat dalam Tim Verifikasi Anggaran Eksekutif. Substansinya, agar masyarakat bisa terlibat aktif dalam memonitor dan mengevaluasi proses Perencanaan, Penganggaran, hingga Pelaksanaan Pembangunan Daerah”, demikian paparannya di depan Musrenbang Regional Jawa-Bali (2005). Political will tersebut dapat menjadi standar prosedur operasi perencanaan yang memenuhi kaidah-kaidah partisipatif, tanggap, terbuka dan akuntabel, sebagai wujud penyelenggaraan proses perencanaan secara demokratis.

Pada awal-awal pemerintahannya, ia sudah mencoba melakukan “inovasi” dengan mengesahkan pembentukan Badan-Badan Pengembangan Ekonomi dan Teknologi (BPIPY, BPIKY, BP2JKY & BPTIY) dengan mengadopsi semi-governmental body seperti di Singapura untuk mengakselerasi proses pembangunan. Selanjutnya dari Badan-Badan dimaksud direncanakan dibentuk sebuah Board Dewan Ekonomi Daerah, yang sayangnya belum terwujud. Dewan ini nantinya akan menjadi mitra dialog kebijakan ekonomi dengan Gubernur. Gagasan ini ternyata telah diwujudkan oleh Presiden Gus Dur dengan membentuk Dewan Ekonomi yang saat itu diketuai Sri Mulyani.

Selain itu, juga menggagas adanya lembaga monitoring dan pengawasan pelayanan publik. Gagasan ini terwujud dalam pendirian Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) tahun 2005, atau memerlukan waktu 7 tahun kemudian, sejak gagasan itu dilontarkan ke ruang publik. Di sini kita bisa punya kesan, betapa lontaran pemikiran beliau yang jauh menjangkau ke depan, masih sulit dicerna, bahkan oleh para politisi sekali pun. Yang menarik adalah, bahwa untuk klarifikasi tentang kasus tertentu, selaku Gubernur ia pun bahkan bersedia memenuhi undangan LOD untuk memberikan keterangan. Bukan main! Benar-benar seorang demokrat tulen.

Dalam pelaksanaan UU Pokok Agraria, pihak Kraton telah lama melakukan “distribusi” tanah Kraton (Sultan-ground) kepada rakyatnya. Ada yang diberikan dengan status hak milik, hak gaduh (hak pakai) atau HGB, baik diperuntukkan bagi kalangan petani, untuk keperluan pemerintah desa sampai propinsi atau untuk kegiatan sosial dan usaha. Demikian juga, terhadap para pengindung maupun magersari belum pernah terdengar dilakukan penggusuran. Bahkan juga belum pernah terbersit dalam pikiran pihak Kraton untuk mengambil kembali haknya melalui jalur hukum, misalnya untuk tanah-tanah yang dikuasai oleh PT KAI.

Bukan hanya terhadap petani, terhadap kaum buruh pun ia memiliki komitmen yang kuat untuk membantu meningkatkan taraf hidupnya. Ketika kalangan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) mengajukan keberatan atas penetapan UMP yang dirasa belum memenuhi standar hidup layak, Gubernur mengambil kebijakan yang dinilai simpatik. Pertama, dengan memberikan subsidi pada Koperasi-Koperasi Buruh yang sudah berjalan baik. Kedua, mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan produktivitas pekerja lewat SP/SB (Menggagas Regulasi dalam Kerangka Penguatan Sosial-Ekonomi Buruh, 2006).

Memang untuk menilai seseorang, bukan hanya pada “apa yang telah dikerjakan”, tetapi juga terhadap “apa yang tidak diperbuat”, meskipun yang bersangkutan punya hak untuk itu. Demikian juga, ketika menempatkan sosok Sri Sultan HB X sebagai tokoh yang berjiwa demokratis-kerakyatan. Dengan menyatunya wewenang struktural dan kultural dalam satu tangan, boleh diandaikan jika kekuasaan tersebut di tangan yang salah, dapat dipastikan banyak kebijakan kontroversial yang akan dihasilkan

Topik :
Sosok Sri Sultan Hamengku Buwono X
“Priyagung Berwawasan Kebangsaan yang Merakyat”
Cuplikan :
Biografi Sultan updated 23 Oktober 2008 By hd
Sos oleh
TIM RELAWAN GERAKAN RAKYAT INDONESIA
UNTUK pemenangan
CALON PRESIDEN republiK INDONESIA PERIODE 2009 – 2014
SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO X
Sekretariat:
Jl Tanjung No.4 Concat, Depok, Sleman, D.I.Yogyakarta.
Telp : 0274654750, Fax : 0274 881552 – 888279
SMS Center : 081328823181, 08994158777
Email : relawansultan@yahoo.co.id dan
timrelawan_capres_sultan@yahoo.co.id

Sosok Sri Sultan Hamengku Buwono X
Reformasi Birokrasi

Belum setahun menjabat Gubernur, pada Mei 1999, ia sudah mulai menggulirkan Reformasi Birokrasi. Jika dirunut dari akar sejarahnya, reformasi birokrasi telah lama ada di lingkungan pemerintahan Propinsi DIY, sejak Maklumat No. 10/1946 tentang Perubahan Pangreh Praja menjadi Pamong Praja. Esensi dari Maklumat itu bukan sekadar merubah istilah, tetapi juga tata pemerintahan. Dari pangreh yang mengandalkan kekuasaan menjadi pamong sebagai abdi masyarakat.

Menyadari kendala yang ada, konsekuensinya peran organisasi publik harus berubah. Perubahan peran ini jelas membawa implikasi perubahan struktur, personalia, proses, dan juga, kultur. Diawali dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan konsep value for money (VFM). VFM menjamin dikelolanya uang rakyat secara ekonomis, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Prinsip-prinsipnya meliputi simplifikasi, transparansi dan akuntabilitas yang menjamin efisiensi penggunaan anggaran dan efektivitas hasil berdasarkan program-oriented. Untuk pencapaiannya dilakukan strategi anggaran dengan melaksanakan Performance-Based Budgeting dan Sistem Perbendaharaan baru yang didukung oleh inventarisasi dan penilaian ulang serta optimalisasi pendayagunaan aset-aset daerah.

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja ini mensyaratkan adanya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kepada DPRD dengan melampirkan Neraca, serta perbaikan dalam Sistem Perencanaan dan Pengawasan Anggaran. Rasionalisasi anggaran dilakukan dengan meningkatkan porsi anggaran publik terhadap angggaran aparatur. Untuk APBD Tahun 2006 ini, besaran anggaran publik bahkan sudah mencapai 83 persen.

Namun ia pun menyadari, Reformasi Birokrasi tidak cukup hanya dengan reformasi struktural, tetapi yang terpenting dan tersulit adalah reformasi kultural dengan mengubah nilai-nilai dan budaya kerja. Dalam rangka reformasi kultural itu, unsur budaya pemerintahan digali dari nilai-nilai filosofis “Hamêmayu Hayuning Bawânâ” (HHB), yang mendasari tata pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono I, Pendiri kota Yogyakarta, saat itu. Nilai-nilai HHB itu, kemudian dijabarkan menjadi tiga kategori nilai-nilai perilaku (behavior) yang aplikabel dan terukur. Pertama, “Rahayuning Bawânâ Kapurbâ Waskitaning Manungsâ”, mengatur hubungan aparatur pemerintahan sebagai insan dengan Tuhan dan alam semesta. Kedua, “Dharmaning Satriyâ Mahanani Rahayuning Nagârâ”, mengatur hubungannya sebagai abdi negara dengan masyarakat. Ketiga, “Rahayuning Manungsâ Dumadi Karânâ Kamanungsané”, mengatur hubungan antarmanusia sebagai makhluk sosial.

Penjabaran HHB menjadi Governance Culture itu dimaksudkan sebagai sistem nilai yang diyakini, dipelajari, diterapkan dan dikembangkan oleh seluruh PNS secara berkesinambungan, berfungsi sebagai perekat, dan dapat dijadikan acuan berperilaku untuk mencapai visi dan misi good governance.

Tetapi, akhirnya yang terpenting memang perubahan pola pikir (mindset) yang baru di tubuh birokrasi itu sendiri. Karena sebaik apa pun konsep, jika semangat dan mentalitas aparatur birokrasi masih menggunakan paradigma lama, kesemuanya itu tidak akan membawa perubahan apa pun. Namun demikian, keberhasilannya sudah dapat dilihat dari empat indikator, yakni: meningkatnya kepercayaan, pemberdayaan semua lapisan, pengurangan beban kerja, serta adanya kondisi dan sistem baru. Semuanya itu, tidak terlepas dari political will yang kuat dari pimpinan puncak (Reformasi Birokrasi Pemerintahan Propinsi DIY, 2006).

Topik :
Sosok Sri Sultan Hamengku Buwono X
“Priyagung Berwawasan Kebangsaan yang Merakyat”
Cuplikan :
Biografi Sultan updated 23 Oktober 2008 By hd
Sos oleh
TIM RELAWAN GERAKAN RAKYAT INDONESIA
UNTUK pemenangan
CALON PRESIDEN republiK INDONESIA PERIODE 2009 – 2014
SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO X
Sekretariat:
Jl Tanjung No.4 Concat, Depok, Sleman, D.I.Yogyakarta.
Telp : 0274654750, Fax : 0274 881552 – 888279
SMS Center : 081328823181, 08994158777
Email : relawansultan@yahoo.co.id dan
timrelawan_capres_sultan@yahoo.co.id

Sosok Sri Sultan Hamengku Buwono X
KEBUDAYAAN INDONESIA BARU

Sebelum Indonesia merdeka, sebenarnya semua daerah di Nusantara berasal dari berbagai kerajaan dan masyarakat etnik. Kemudian lahir kesadaran politik dan memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, dan sejak itu kita tanggalkan baju identitas etnik, menjadi satu bangsa Indonesia. Setelah itu, masing-masing dari kita membawa budaya lokalnya sehingga budaya kita seperti mozaik. Hingga kini banyak pakar masih melihat pluralitas sistem nilai etnis kita tak lebih sebagai “mozaik” yang indah dipandang. Berbeda dengan pandangan itu, Umar Kayam merindukan adanya Dialog Budaya antaretnik, agar lambat-laun terjalin menjadi “serat-serat” Kebudayaan Indonesia Baru. Pengertian serat, mengandung konotasi pluralitas yang saling memperkuat, seperti serat-serat pada batang pohon nyiur atau anyaman benang pada tenunan.

Sri Sultan HB X menyatakan, hendaknya Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya digunakan sebatas slogan, tetapi sebagai strategi kebudayaan, yang dituangkan ke dalam kebijakan publik. Strategi kebudayaan itu harus ditujukan agar seluruh kekayaan budaya-budaya Etnik dan Masyarakat Adat terjalin erat dalam “serat-serat kebudayaan”.

Ada dua pendekatan yang saling terkait. Pertama, melalui pendekatan geokultural, agar setiap kelompok budaya saling menyapa dan mengenal, untuk saling memberi dan menerima. Sekaranglah saatnya kita mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa yang tidak sebatas tawar-menawar politik, tetapi dengan tawaran kehidupan budaya yang lebih hangat. Kedua, pemulihan hak-hak masyarakat lokal dalam mengakses pada sumberdaya ekonomi lokal.

Sejarah telah memberikan pelajaran, bahwa hidup dalam multikulturalisme yang penuh toleransi dan saling menghargai dapat menjadi sumber kemajuan. Di Spanyol, Andalusia adalah simbol kerukunan hidup antara Yahudi, Nasrani dan Islam. Saat itu, ilmu pengetahuan dan kebudayaan berkembang maju, karena semua saling belajar dari kebudayaan yang lain. Berbagai penemuan baru didapatkan dari kerja bersama ahli fisika Islam, ahli matematika Yahudi dan ahli filsafat Kristen. Demikian juga halnya, keberadaan Candi Prambanan yang monumental itu di antara candi-candi Buddha, adalah buah koeksistensi agama Hindu dan Buddha.

Ketika semua merayakan perbedaan dari suku, bahasa dan agama sebagai sesuatu yang baik bagi kehidupan, hal itu akan menjadi sumber kemajuan. Tetapi sebaliknya, ketika permusuhan yang dikembangkan hasilnya adalah kematian dan peperangan. Kemajemukan adalah salah satu alasan dari sejarah kemajuan beberapa negara besar sekarang, termasuk Amerika dan Eropa.

Sejarah juga menunjukkan, proses integrasi berbagai budaya dan bangsa adalah keniscayaan dalam sejarah Nusantara. Setiap budaya punya sisi baik dan buruknya. Memadukan yang baik, menjadikannya sebagai sintesis baru adalah cara yang bijak, daripada menolaknya semena-mena. Terhadap budaya orang dan diri sendiri, filosofi yang baik adalah tidak merasa inferior, tetapi juga tidak superior dengan budaya sendiri. Filosofi ini penting bagi masa depan kebudayaan Indonesia di dunia global yang multikultural ini.

Alangkah besarnya manfaat jika pluralitas budaya menjadi serat-serat yang saling memperkuat. Dalam kaitan ini kita juga bisa berbicara dalam hubungan Islam-Kristen dan Melayu-Cina. Sehingga suatu resiprokalitas budaya yang sangat kaya akan tercipta. Dengan begitu kita bukan hanya akan hidup bersama secara lebih rukun dengan kepekaan akan hak/kewajiban individual-sosial yang lebih tinggi. Lebih dari itu, kita juga akan sanggup melaksanakan rencana-rencana pembangunan dengan sesedikit mungkin distorsi, saling curiga dan kesalahmengertian.

Kita semua tentu sepakat bahwa Kebudayaan Indonesia Baru adalah pohon yang berdiri tegak, rimbun dan berbuah lebat, pengandaian Indonesia yang maju dan beradab. Indonesia haruslah mampu memakmurkan, memajukan dan memberi rasa keadilan bagi seluruh rakyatnya dari generasi ke generasi. Tentu saja semua itu harus dikembangkan dari nilai-nilai yang kita miliki yang mengalir di pembuluh darah masyarakat sendiri. Melupakan nilai-nilai budaya-budaya Etnik dan Masyarakat Adat hanya akan menciptakan Indonesia tumbuh tanpa jiwa dan identitas. Yang pada akhirnya kita tidak akan memperoleh hasil pembangunan kebudayaan yang konstruktif, visioner, antisipatif, progresif, kritis dan berkelanjutan (Peranan Nilai-Nilai Budaya dan Adat Istiadat dalam Memantapkan Karakter dan Jatidiri Bangsa, 2006).

Topik :
Sosok Sri Sultan Hamengku Buwono X
“KEBUDAYAAN INDONESIA BARU”
Cuplikan :
Biografi Sultan updated 23 Oktober 2008 By hd
Sos oleh
TIM RELAWAN GERAKAN RAKYAT INDONESIA
UNTUK pemenangan
CALON PRESIDEN republiK INDONESIA PERIODE 2009 – 2014
SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO X
Sekretariat:
Jl Tanjung No.4 Concat, Depok, Sleman, D.I.Yogyakarta.
Telp : 0274654750, Fax : 0274 881552 – 888279
SMS Center : 081328823181, 08994158777
Email : relawansultan@yahoo.co.id dan
timrelawan_capres_sultan@yahoo.co.id

Sosok Sri Sultan Hamengku Buwono X
WAWASAN KEBANGSAAN

Meski sudah menjadi Gubernur DIY, Sri Sultan HB X tetap dikenal sebagai sosok yang paling “netral”. Karenanya, ia banyak diundang sebagai Keynote Speaker dalam seminar-seminar untuk menguraikan wawasan kebangsaannya yang berbasis budaya. Frekuensinya melebihi tokoh-tokoh lain yang ada. Bahkan bukan hanya tentang kebangsaan dan kebudayaan saja, tetapi berbagai tema dan topik sektoral, profesi, gender, olahraga, UKM, perbankan dan lain-lain, ia diminta pandangannya oleh berbagai-bagai kalangan politisi, akademisi, LSM, birokrasi, agama, seniman dan sebagainya, seakan banyak orang ingin bersandar pada pendiriannya yang dinilai netral dan obyektif itu

Yang menarik, ia mengabstraksikan Wawasan Kebangsaan sebagai meja --tempat anak bangsa berunding merancang masa depannya—di mana keempat-empat kakinya –politik, ekonomi, sosial-budaya dan keamanan-- sedang goyah. Kewajiban Pemerintah yang memperoleh mandat penuh dari rakyat adalah menegakkan kembali pilar-pilar penyangga Wawasan Kebangsaan itu! Seperti disarankan pakar politik Peter Evans: untuk “bringing state back in”, membawa kembali negara sesuai fungsinya untuk melakukan proses modernisasi dan kesejahteraan bersama (Revitalisasi Nasionalisme Indonesia, Tinjauan Budaya, 2004).

Wawasan Kebangsaan selalu dikonotasikan dengan aspek-aspek emosional, kolektif, idola dan sarat memori historis, seperti seperasaan, sepenanggungan, seperantauan, senasib. Memori historis adalah faktor kecenderungan yang dibangun untuk menumbuhkan rasa-perasaan “bersatu” dalam sebuah konsep kebangsaan. Lewat semangat inilah, Wawasan Kebangsaan Indonesia muncul sebagai satu ikatan bersama melawan kolonialisme. Wawasan Kebangsaan itu dalam Sumpah Pemuda diekspresikan dengan semangat nasionalisme Indonesia yang lintas etnis, dengan simbol bendera Merah Putih dan bahasa Indonesia.

Seperti ditulis Eriksen dalam bukunya: “Ethnicity and Nationalism”, bangsa adalah sebuah komunitas yang diharapkan terintegrasi dalam hal budaya dan identitas diri secara abstrak dan anonim. Semasa Bung Karno, semangat nasionalisme berhasil dijaga dan ditanamkan, sehingga merasuk ke darah daging setiap orang Indonesia, tidak peduli di mana dia lahir dan dari suku apa orangtuanya berasal.

Tetapi, nasionalisme Indonesia yang belum terlalu kukuh, bagaikan adukan beton yang belum mengering, terluka ketika ciri etnisitas makin menonjol, dibungkam secara represif dengan dalih SARA di masa Orde Baru. Sejak Orde Reformasi, hati yang terluka di daerah-daerah itu mempertebal ethnic boundaries, yang kemudian diikuti territorial boundaries berdasarkan etnis, serta perasaan “kami” dan “mereka” yang diametral dan semakin mengental.

Sebagai sebuah bangsa, Indonesia telah menorehkan catatan sejarah panjang perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Catatan emas tersebut telah cukup memberikan pelajaran berharga, bahwa di setiap era “perjuangan”, hanya Semangat Kebangsaanlah yang selalu menghantarkan bangsa ini ke arah kemajuan peradaban. Perjalanan sejarah yang dipenuhi Semangat Kebangsaan itu pulalah, yang menghantarkan Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik ini.

Sejarah pun mencatat, bahwa manakala Semangat Kebangsaan telah luntur dan terkalahkan oleh keserakahan, maka runtuhlah kejayaan dan kemajuan yang telah dibangun, seperti runtuhnya sebuah bangunan yang tiang penyangganya tak kuat lagi menopang beban. Kejayaan Sriwijaya dan Majapahit runtuh, tatkala keserakahan membuatnya terpecah-belah. Penjajahan terjadi di Bumi Nusantara, juga ketika orang yang memegang kekuasaan tidak lagi memiliki Semangat Kebangsaan, sehingga mudah diadudomba dengan sesama bangsa sendiri.

Pemberontakan-pemberontakan yang turut mewarnai perjalanan sejarah bangsa, juga terjadi tatkala ada sebagian rakyat yang tidak lagi sadar sebagai bangsa yang memiliki keberagaman etnik dan budaya. Demikian pula, ketika rakyat gelisah karena keamanan dan ketenteraman tidak lagi tersenyum ramah; ketika pertumbuhan ekonomi menurun bersamaan dengan membesarnya pengangguran dan kemiskinan; rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan sembakonya; dan ketika bangsa ini menjadi bangsa yang tergantung hutang luar negeri, bahkan untuk memenuhi pangannya sendiri pun, kita harus mengimpornya.

Rasa Kebangsaan sebenarnya merupakan sublimasi dari spirit Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad menjadi bangsa yang kuat, dihormati dan disegani di antara bangsa-bangsa di dunia. Kita tidak akan pernah menjadi bangsa yang besar, manakala kita secara individu maupun kolektif tidak merasa memiliki sebuah bangsa. Semangat Kebangsaan, menjiwai Paham Kebangsaan dan Rasa Kebangsaan, yang bersama kedua unsur kebangsaan itu membentuk Wawasan Kebangsaan yang utuh. Kita perlu suatu landasan yang kuat dan konsepsional untuk membangun kembali persatuan dan kesatuan bangsa serta jiwa nasionalisme, yaitu Wawasan Kebangsaan (Kuliah Sespati Polri, 2006).

Topik :
Sosok Sri Sultan Hamengku Buwono X
“WAWASAN KEBANGSAAN”
Cuplikan :
Biografi Sultan updated 23 Oktober 2008 By hd
Sos oleh
TIM RELAWAN GERAKAN RAKYAT INDONESIA
UNTUK pemenangan
CALON PRESIDEN republiK INDONESIA PERIODE 2009 – 2014
SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO X
Sekretariat:
Jl Tanjung No.4 Concat, Depok, Sleman, D.I.Yogyakarta.
Telp : 0274654750, Fax : 0274 881552 – 888279
SMS Center : 081328823181, 08994158777
Email : relawansultan@yahoo.co.id dan
timrelawan_capres_sultan@yahoo.co.id

Sosok Sri Sultan Hamengku Buwono X
DEKLARASI CIGANJUR

Di era reformasi, bersama Gus Dur, Megawati dan Amien Rais, Sri Sultan HB X menjadi tokoh yang selalu diperhitungkan. Legitimasi mereka berempat sebagai tokoh-tokoh yang dipercaya rakyat bahkan melebihi yang dimiliki lembaga formal seperti DPR. Mereka berempat adalah Deklarator Ciganjur, yang lahir justru ketika MPR sedang bersidang. Mereka berempat, plus Nurcholis Madjid dan beberapa tokoh nasional lain, diundang Pangab Jenderal TNI Wiranto untuk ikut mengupayakan keselamatan bangsa, setelah peristiwa kerusuhan Mei di Jakarta.

Namun, selang beberapa tahun kemudian, keempat tokoh Ciganjur itu “pecah” dan tampak berjalan sendiri-sendiri. Bahkan salah satu di antaranya saling menghujat. Kondisi ini sempat menimbulkan gejolak politik di tanah air. Sri Sultan HB X yang dikenal “netral” di antara berbagai kepentingan partai politik dan pemerintah, akhirnya mempertemukan tokoh-tokoh Ciganjur itu, plus Akbar Tanjung, pada 1 Agustus 2000 di Keraton Yogyakarta (Ensiklopedi Tokoh Indonesia, 2005).

Topik :
Sosok Sri Sultan Hamengku Buwono X
“DEKLARASI CIGANJUR”
Cuplikan :
Biografi Sultan updated 23 Oktober 2008 By hd
Sos oleh
TIM RELAWAN GERAKAN RAKYAT INDONESIA
UNTUK pemenangan
CALON PRESIDEN republiK INDONESIA PERIODE 2009 – 2014
SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO X
Sekretariat:
Jl Tanjung No.4 Concat, Depok, Sleman, D.I.Yogyakarta.
Telp : 0274654750, Fax : 0274 881552 – 888279
SMS Center : 081328823181, 08994158777
Email : relawansultan@yahoo.co.id dan
timrelawan_capres_sultan@yahoo.co.id

Sosok Sri Sultan Hamengku Buwono X
Pisowanan Ageng

Keberpihakannya kepada rakyat ini memang terbukti. Pada 14 Mei 1998, ketika gelombang demontrasi mahasiswa semakin membesar, Sri Sultan HB X mengatakan, “Saya siap turun ke jalan”. Ia benar-benar tampil dan berpidato di berbagai tempat menyuarakan pembelaan terhadap rakyat, sambil berpesan: “Yogya harus menjadi pelopor gerakan reformasi secara damai, tanpa kekerasan”. Aksi turun ke jalan yang dilakukan Sri Sultan HB X bersama GKR Hemas itu bukan tanpa alasan. “Jika pemimpin tidak benar, kewajiban saya untuk mengingatkan. Karena memang kebangeten (keterlaluan), ya tak pasani sesasi tenan (ya saya puasai sebulan penuh)”, katanya. Itu yang ia sebut sebagai laku kultural

Puasa itu dimulai 19 April dan berakhir 19 Mei 1998. Pada akhir puasa, ia mengaku mendapat isyarat kultural, “Soeharto jatuh, manakala omah tawon sakembaran dirubung laron sak pirang-pirang” (sepasang sarang tawon dikerumuni kelekatu dalam jumlah amat besar). Itulah mengapa ia memilih sehari kemudian, 20 Mei 1998, untuk tampil bersama Sri Paku Alam VIII mencanangkan “Maklumat Yogyakarta” dalam mendukung gerakan reformasi total dan damai. “Bukan maksud saya mengabaikan peran mahasiswa. Saya hanya mendukung gerakan itu dengan laku kultural. Itu maksud saya”. Memang, sehari setelah banjir massa yang jumlahnya sering disebut lebih dari sejuta manusia di Alun-Alun Utara Yogyakarta—sebuah “Pisowanan Ageng” mengikuti Aksi Reformasi Damai dengan mengerumuni sepasang ringin kurung—Soeharto pun lengser.

Sri Sultan HB X dengan Keraton Yogyakarta-nya memang fenomenal. Kedekatannya dengan rakyat, dan karena itu juga kepercayaan rakyat terhadapnya, telah menjadi ciri khas yang mewarisi hingga kini. Lihat saja, misalnya, pada 20 Mei 1998, di bawah jaminan Sri Sultan HB X, aparat keamanan berani melepas mahasiswa ke Alun-Alun Utara, bahkan tanpa ada satu butir kerikil pun yang melayang. Sebelum itu hampir setiap hari mahasiswa bersitegang melawan aparat keamanan, agar bisa keluar dari kampus.

Di pagi yang cerah di hari peringatan Kebangkitan Nasional 1998 itu, mahasiswa berbaris dengan amat tertib menyuarakan “mantra” sakti reformasi menuju Alun-Alun Utara. Mereka pergi untuk mendengarkan maklumat yang akan dibacakan sebagai pernyataan sikap politik Sri Sultan HB X (Pisowanan Ageng, Sebuah Percakapan, 2003).


Menghadapi gejolak reformasi, Sri Sultan HB X memang menyikapinya tidak hanya dengan pemikiran, pendirian, dan tindakan politik, tetapi juga dengan laku kultural. Laku kultural itu perlu untuk melengkapi pertimbangan dan tindakan rasional. Dengan laku kultural, bukan hanya pikiran, tapi hati akan ditajamkan, agar hati bisa mengajari untuk menangkap sasmita (anggegulang sasmita), dan memberitahu, bahwa budi kita juga mengandung kerja penuh kewaspadaan (njero budi ana surti), sehingga kita senantiasa hidup berhati-hati.

Justru di situlah sumbangan Sri Sultan HB X secara khas pada reformasi.
Dengan pandangan kulturalnya, ia dibantu untuk melihat bahwa reformasi bukan sekadar memperjuangkan kebebasan untuk bisa sebebas-bebasnya, tetapi mentautkan kebebasan itu dengan kehati-hatian dan kewaspadaan, agar masyarakat, yang juga berkat ikatan-ikatan kultural-tradisionalnya, tidak begitu saja diporakporandakan.

Topik :
Sosok Sri Sultan Hamengku Buwono X
“PISOWANAN AGENG”
Cuplikan :
Biografi Sultan updated 23 Oktober 2008 By hd
Sos oleh
TIM RELAWAN GERAKAN RAKYAT INDONESIA
UNTUK pemenangan
CALON PRESIDEN republiK INDONESIA PERIODE 2009 – 2014
SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO X
Sekretariat:
Jl Tanjung No.4 Concat, Depok, Sleman, D.I.Yogyakarta.
Telp : 0274654750, Fax : 0274 881552 – 888279
SMS Center : 081328823181, 08994158777
Email : relawansultan@yahoo.co.id dan
timrelawan_capres_sultan@yahoo.co.id

Sosok Sri Sultan Hamengku Buwono X
Priyagung Berwawasan Kebangsaan yang Merakyat

Beliau adalah Raja yang dikenal dekat dengan rakyatnya. Menurutnya, keberpihakan kepada rakyat itu harus dilakukan sebagai suatu panggilan. Raja yang demokrat dan berjiwa kerakyatan ini berperan penting dalam bergulirnya reformasi lewat Deklarasi Ciganjur bersama Gus Dur, Megawati dan Amien Rais. Namun, ia kini gelisah melihat betapa para elit negeri ini belum bisa “saiyeg-saeka-kapti” dalam menyikapi krisis berkepanjangan dan yang selalu dilanda musibah alam yang berurutan seakan tiada hentinya ini.

Lahir dengan nama Bandara Raden Mas (BRM) Herdjuno Darpito pada 2 April 1946. Setelah dewasa bergelar Gusti Pangeran (GP) Mangkubumi, kemudian Kanjeng Gusti Pangeran Harya (KGPH) Mangkubumi, dan setelah diangkat sebagai Putra Mahkota diberi gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Hamengku Negara Sudibya Raja Putra Narendra Mataram. Lulusan Fakultas Hukum UGM 1984 ini dinobatkan sebagai Raja di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dengan gelar Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalaga Ngabdurakhman Sayidin Pantagama Khalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Sadasa pada tanggal 7 Maret 1989 (Selasa Wage 19 Rajab 1921) menggantikan ayahandanya, Sri Sultan HB IX yang mangkat di Amerika, 8 Oktober 1988.

Aktif di berbagai organisasi, sebagai Ketua DPD Golkar DIY selama 3 periode, Ketua Umum KADINDA DIY juga 3 periode, Ketua KONI DIY 2 periode, Komisaris Utama PG Madukismo PT, dan sejak 3 Oktober 1998 ditetapkan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jika ke Yogyakarta, selain makan lesehan di Malioboro, terasa belum lengkap jika tidak melihat Keraton Yogyakarta, kurang lebih lima ratus meter ke arah Selatan Malioboro. Sekilas, Keraton memang tampak anggun, karena diapit oleh Alun-Alun Lor dan Alun-Alun Kidul yang masing-masing “ditunggui” oleh dua ringin kurung, simbol kebesaran Keraton.

Keraton Yogyakarta memang menyimpan beragam kebesaran sejarah. Di masa kolonial, pernah menjadi benteng pertahanan dari penjajahan Belanda. Pada masa revolusi, Keraton juga menjadi “Istana Presiden”, tatkala Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia. Bahkan, ketika maraknya demonstrasi mahasiswa menyerukan Presiden Soeharto lengser, Keraton kembali menjadi ajang bagi mahasiswa dan seluruh masyarakat Yogyakarta menggelar “Pisowanan Ageng” (Apel Akbar) mendukung gerakan reformasi guna memperkuat kepemimpinan nasional yang memihak rakyat.

Kini, Sri Sultan Hamengku Buwono X tinggal di Kraton Kilen. Ia lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga yang sarat keberpihakannya kepada rakyat. Bahkan di kalangan masyarakat Yogya, tokoh ini pun dipuja sekaligus “disembah”. Sejak menggantikan ayahandanya, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Ngarsa Dalem, demikian ia biasa disapa, dikenal sebagai sosok yang dekat dengan rakyatnya.

Dalam suatu kesempatan, ia pernah mengatakan, keberpihakan kepada rakyat itu tetap harus dilakukan sebagai sebuah panggilan. “Saya harus membentuk jatidiri untuk tumbuh dan mengembangkan wawasan, dengan keberpihakan itu sendiri sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan. Selain itu, masyarakat juga agar mengetahui setiap gerak langkah saya, di mana rakyat memperoleh kesempatan untuk melihat bener atau tidak, mampu atau tidak, sependapat atau tidak, dan sebagainya, atas semua tindakan saya itu”, ujarnya.

Topik :
Sosok Sri Sultan Hamengku Buwono X
“Priyagung Berwawasan Kebangsaan yang Merakyat”
Cuplikan :
Biografi Sultan updated 23 Oktober 2008 By hd
Sos oleh
TIM RELAWAN GERAKAN RAKYAT INDONESIA
UNTUK pemenangan
CALON PRESIDEN republiK INDONESIA PERIODE 2009 – 2014
SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO X
Sekretariat:
Jl Tanjung No.4 Concat, Depok, Sleman, D.I.Yogyakarta.
Telp : 0274654750, Fax : 0274 881552 – 888279
SMS Center : 081328823181, 08994158777
Email : relawansultan@yahoo.co.id dan
timrelawan_capres_sultan@yahoo.co.id