Solo - Dianggap berbau komunis, shooting film "Lastri" karya sineas Eros Djarot terpaksa dihentikan. Eros terpaksa menghentikan shooting film tersebut, Senin (17/11) karena tidak ada jaminan keamanan dari aparat yang berwenang.
"Kami menghentikan sementara pengambilan gambar shooting film "Lastri" di Pabrik Gula Colomadu, Karanganyar (Jateng), karena ada ancaman dari sekelompok orang yang akan membubarkan paksa, sementara disisi lain tidak ada jaminan keamanan dari aparat. Meski demikian, shooting akan kami teruskan dengan memilih lokasi lain," kata Eros Djarot.
Menurut Eros, pihaknya sangat menyesalkan ulah segelintir orang yang mengatasnamakan warga dan kemudian bertindak seolah-olah sebagai penguasa dengan melarang kerja kesenian. Dalih pelarangan tentang isi film juga dinilai tidak masuk akal karena mereka belum mengetahui secara utuh isi film tersebut.
"Mereka merasa sudah lebih tahu padahal filmnya belum jadi. Lagi pula apa hak orang melarang-larang pembuatan film. Padahal kalau sebuah film sudah jadi dan dinyatakan Lembaga Sensor Film tidak layak ditayangkan maka film itupun tidak akan mempengaruhi siapa-siapa karena tidak bisa tayang," kata Eros.
Eros juga menyayangkan sikap aparat keamanan yang seolah-olah membiarkan tekanan sekelompok orang terhadap kelompok masyarakat yang lain. Karenanya meskipun telah mengantongi izin pembuatan film dari Mabes Polri, Eros merasa tidak ada jaminan keamanan dari aparat jika ada gangguan.
"Saya malah curiga jangan-jangan orang yang asal main larang itu tidak tahu batasan ajaran sebuah ideologi. Padahal tentang komunisme, saya ini salah satu penentang utamanya. Apakah kalau saya bikin film dengan setting waktu Orde Baru nanti juga akan dinilai membangkitkan semangat Orde Baru," kata Eros setengah bertanya.
Kapolwil Surakarta Kombes Polisi Taufik Anshorie yang dikonfirmasi mengatakan, pada dasarnya Polri akan melindungi dan melayani semua lapisan masyarakat. Namun dalam pembuatan film 'Lastri' ada beberapa kasus khusus yang mengiringi proses pembuatannya di wilayah Surakarta.
"Cerita film itu bernuansa historis dan ada kandungan politisnya. Kami tidak pernah menolaknya, tapi karena ada resistensi yang makin membesar dan kita juga harus melihat suasana kebatinan masyarakat karena peristiwa G30S/PKI menimbulkan luka mendalam di masyarakat," kata Kapolwil.
Kapolwil menyarankan agar pembuatan film tersebut dipertimbangkan lagi untuk menghindari keresahan di masyarakat dan selanjutnya bisa dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. "Bukan dihentikan, tapi sebaiknya dikaji ulang," saran Kapolwil. (Pyn)
