MUNGKINKAH partai demokrat memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2009? Pertanyaan ini pantas kita lontarkan menyusul hasil survei salah satu lembaga survei ternama di Indonesia, yang menyebutkan bahwa Partai Demokrat berada di urutan teratas dengan 16,8 persen suara. Sedangkan urutan kedua diduduki Partai Golkar yang meraih 15,09 persen suara, ketiga diduduki Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memperoleh 14,2 persen suara. Selanjutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekitar 4,9 persen suara, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekitar 4,6 persen, dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sekitar 3,7 persen.

Survei tersebut kabarnya dilakukan pada 26 Oktober-5 November 2008 di 33 provinsi  seluruh Indonesia dengan menjaring sekitar 2.197 reponden. Persoalannya apakah hasil survei itu benar-benar valid, mengingat beberapa kali survei yang mereka lakukan belakangan ini sering jeblok, dan yang paling menonjol adalah apa yang dilakukan lembaga-lembaga tersebut pada perhitungan cepat di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur (Jatim)yang ternyata meleset.

Sebagaimana kita ketahui, dalam perhitungan cepat yang mereka sampaikan kepada media dan telah tersebar luas di masyarakat, menyebutkan pasangan KaJi (Khofifah-Mudjiono) yang unggul, namun dalam perhitungan manual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Jatim, ternyata pasangan KarSa (Sukarwo-Syaifullah) yang dinyatakan sebagaimana pemenang. Akibat perbedaan itulah, akhirnya pasangan KaJi menggugat Pilkada Jatim ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pertanyaannya apakah nasib survei tentang partai-partai tersebut juga akan mengalami hal yang serupa?    

SALAH satu yang menonjol dalam era demokrasi seperti saat ini adalah setiap orang dapat bebas berbicara, boleh mengeluarkan pendapat, bahkan pendapat seenak udel pun tidak masalah. Setiap orang bisa mendirikan berbagai macam lembaga, termasuk lembaga survei segala. Dan lembaga-lembaga itu belakangan semakin menjamur karena ia dapat menjadi lahan subur mencari nafkah di tengah sempitnya lapangan kerja. Dalam mencari rejeki pun kadangkala lembaga itu ada yang bermain jujur, tetapi tidak jarang menyuarakan kepentingan sepihak.

Jika asumsi yang terakhir benar, tentu yang paling dirugikan adalah rakyat. Karena rakyat nantinya tidak akan mendapatkan informasi yang benar dan netral. Rakyat dapat saja disuguhi data-data yang menguntungkan pihak tertentu dan celakanya lembaga-lembaga tersebut melakukannya seperti tanpa dosa. Ambil contoh kasus Pilkada Jatim sebagaimana diungkapkan di atas. Masyarakat yang percaya menganggap bahwa apa yang disampaikan lembaga-lembaga survei itu benar. Karena yakin terhadap laporan yang disampaikan lembaga itu, sejumlah orang pendukung pasangan KaJi telah berpesta pora. Bahkan di antaranya ada yang telah menggunduli kepalanya segala sebagai rasa syukur atas kemenangan Khofifah-Moedjiono. Namun, ketika fakta tersebut diuji dengan fakta lain, yakni berdasarkan hitungan yang dilakukan KPUD Jatim, apa yang sebelumnya disampaikan lembaga survei tadi lumer begitu saja. Apakah hal semacam ini tidak menyesatkan?

MEMANG para pentolan lembaga survei telah menyiapkan jurus ampuh dalam menghadapi persoalan tersebut. Mereka akan selalu berlindung kepada alasan margin of error, ketika menghadapi tudingan bahwa survei yang mereka lakukan tidak benar. Juga mereka akan berdalih, meskipun dalam perhitungan cepat yang dilakukan menunjukan adanya keunggulan di pihak KaJi, namun pihaknya belum membuat pernyataan siapa pemenang Pilkada itu. Dengan begitu, kesalahan tidak dapat ditimpakan kepada mereka.

Alasan-alasan tersebut dalam bahasa umum dan wacana demokrasi seperti dewasa ini, mungkin saja masih dapat kita terima. Namun, bagaimana jika persoalan tersebut kita kembalikan kepada bahasa nurani dan etika ketimuran. Sebab bagaimana pun, kita ini masih bangsa Timur. Kita ini adalah bangsa yang terkenal dengan budayanya yang adiluhung, mikul duwur mendem jero. Sementara fakta-fakta yang ditampilkan tadi mengindikasikan bahwa kita telah jauh melantur.

Sekarang, kembali lembaga survei menyebutkan, jika Partai Demokrat berada di atas partai-partai lain. Sedangkan dalam pandangan dan pendapat umum, partai tersebut belakangan ini justru semakin dijauhi masyarakat, setelah pemerintah tidak mampu memenuhi janjinya. Yakni meningkatkan kesejahteraan penduduk atau menciptakan Indonesia yang lebih makmur dari sebelumnya.

DENGAN mengklaim telah melakukan survei kepada responden di 33 provinsi dan kemudian mendudukan posisi PKB sedemikian rupa, sepertinya lembaga survei tersebut telah melupakan fakta-fakta yang ada. Dalam berbagai Pilkada yang melibatkan setidaknya PKB dan warga Nahdliyin, umat yang membangun partai tersebut, ternyata tidak mendukung jago PKB. Di Pilkada Jatim, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang didukung PKB malah berada di urutan kelima dari lima pasang calon.

Di Pilkada Jawa Tengah (Jateng) yang juga merupakan basis warga Nahdliyin, kembali pasangan yang diusung PKB tidak mampu berkutik. Secara menyeluruh, di 33 provinsi, khususnya dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub), justru jago PDIP yang paling banyak memenangkan Pilkada. Namun, sebagaimana disampaikan lembaga survei tadi, ternyata PDIP menurutnya berada di bawah Partai Golkar.

Akan  halnya Partai Demokrat yang dalam Pilgub baru memenangkan Pilkada sebanyak dua kali, yakni di Maluku Utara (Malut) dan Jatim (Ini pun masih dalam sengketa), malah memperoleh perosentase tertinggi. Persoalannya adalah bagaimana lembaga survei tersebut menghitung responden itu, karena pernyataan yang mereka sampaikan tidak simetris dengan logika berpikir normatif.

LEBIH dari itu, yang harus kita perhatikan serta pikirkan bersama adalah sisi negatif dari pernyataan lembaga survei itu. Misalnya, setelah Pemilu ternyata suara Partai Demokrat jeblok alias hancur, siapa yang bertanggungjawab? Apakah akan kembali sebagaimana alasan yang selalu mereka kemukakan, yakni akibat margin of error? Kalau benar itu yang akan mereka jadikan dalih, sungguh benar-benar keterlaluan dan pantas kita kritisi bersama.

Tentu saja, yang diharapkan adalah nilai positifnya. Yakni setelah Pemilu apa yang diprediksi lembaga  survei tersebut ternyata benar, atau setidaknya karena publikasi yang luas bahwa dukungan terhadap partai yang mengusung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) paling tinggi, sehingga masyarakat terpengaruh untuk memilihnya pada Pmeilu 2009.

Namun pertanyaan terakhir adalah apakah itu mungkin terjadi? Apakah rakyat kita tidak cukup cerdas untuk melihat kenyataan-kenyataan yang ada? Jawabannnya mari kita tunggu saja apa hasil Pemilu 2009 dan soal pernyataan lembaga survei, sebaiknya kita abaikan. Namun jika mau ambil positifnya, jadikan saja itu sebagai pemacu dan pemicu kerja mesin partai. Kemudian mari kita buktikan bahwa hasil survei itu tidak benar, atau sebaliknya prediksi lembaga survei benar adanya!
 
(Drs.TB Januar Soemawinata, MM. Pemerhati masalah sosial politik dari Universitas Nasional/UNAS Jakarta).