TERNYATA tidak hanya dua atau tiga perusahaan besar Amerika Serikat (AS) saja yang ambruk, namun ada sekitar 16 (enam belas) perusahaan besar yang gulungtikar. Sehingga meskipun Barack Husein Obama, Presiden AS terpilih dianggap sebagai orang yang pintar dan memiliki jurus-jurus ampuh mengatasi krisis, namun diyakini para pengamat ekonomi dan politik dunia, pria blasteran itu tidak akan sanggup menyelesaikan persoalan di negaranya dalam waktu singkat.
Bahkan beberapa pendapat mengatakan, sampai empat tahun pertama pemerintahan Obama pun belum tentu krisis tersebut segera pulih.Dan akibat krisis berkepanjangan yang kabarnya lebih dasyat daripada krisis serupa yang melanda Peman Sam di tahgun 1930-an, negara-negara dunia ketiga yang selama ini terjebak ke dalam ekonomi kapitalis, akan menerima akibatnya, termasuk Indonesia. Hanya beberapa negara di dunia ini yang kabarnya luput dari terjangan badai krisis itu, yakni RRC dan Rusia. Pertanyaan dan persoalannya adalah bagaimana nasib pemerintahan SBY dan peluangnya di Pemilu 2009?
Sebagaimana kita ketahui, sejak beberapa decade terakhir, Indonesia yang di awal Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 mencoba berdiri dengan pondasi ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila---Dalam pandangan pakar sosiologi, ekonomi kerakyatan atau pun ekonomi Pancasila sejatinya tidak jauh berbeda dengan sistem ekonomi sosialis—belakangan telah terjebak kepada permainan pasar yang dipengaruhi AS sehingga menjadi ekonomi kapitalis liberal. Indikasinya.
Indikatornya adalah pemberian kebebasan seluas-luasnya kepada pemodal asing dan kelas kakap. Misalnya, dalam soal pengaturan air (PDAM), Indonesia telah menggandeng perusahaan perancis, termasuk air untuk pengairan irigasi. Dan juga di sector-sektor lain, misalnya tambang, juga dalam mengeksploitasi sumberdaya laut. Di samping adanya kebebasan bagi perorangan atau pun badan usaha untuk memupuk kekayaan yang sebesar-besar dan seluas-luasnya.
Kondisi tersebut menyebabkan jurang antara kaum miskin dan kalangan the have semakin menganga.Ekses lainnya, kesempatan memperoleh hak-hak sebagai warga negara yang merdeka menjadi berkurang atau tidak semua warga negara memperoleh hak yang sama. Karena sistem kapitalis memungkinkan terjadinya monopoli terhadap segala macam aspek kehidupan. Sistem tersebut yang memungkin timbulnya dinasti konglomerat di satu sisi dan di sisi lain semakin melestarikan kaum melarat. Lantas ada korelasi apa antara masaah tersebut dengan krisis yang terjadi di AS?
SITEM tersebut perlu kita ungkap sebagai prolog dari persoalan yang kita ungkapkan ini karena memiliki korelasi yang sangat kuat dengan keadaan sekarang dan mendatang. Saat ini, bulan Nopember 2008, mungkin belum terasa benar ekses krisis di AS terhadap keadaan perekonomian di Indonesia. Namun, Desember 2008, apalagi lagi Januari 2009, pastilah dampak krisis itu akan benar-benar dirasakan.
Sebelum krisis itu dinyatakan secara terbuka, Indonesia atau sebagian besar rakyat di sini sudah cukup menderita akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang luar biasa. Sekarang, setelah krisis itu telah terbuka dan diyakini Indonesia pasti akan kena imbasnya, terutama kalangan eksportir. Pertanyaan dan persoalannya adalah berapa puluh perusahaan besar, terutama eksportir yang khusus menjalin kerjasama dengan AS yang akan gulung tikar? Berapa ratus perusahaan garmen, bahan pakaian, sepatu dan segala macam pernik-pernik yang selama ini memasok kebutuhan rakyat AS harus tutup usaha? Berapa ratus ribu, bahkan mungkin juta-an karyawan/buruh yang akan kehilangan pekerjaan?
Ini tentu bukanlah persoalan yang mudah untuk diselesaikan. Ini adalah masalah berkepanjangan yang sulit dicari ujung-pangkalnya. Ketika krisis itu belum terbuka saja, kita dibuat kelimpungan dalam mengatasi kemiskinan dan kelangkaan pekerjaan di Tanah Air. Ditambah lagi persoalan yang muncul sekarang ini yang diibaratkan seperti benang ruwet terkena air. Hampir pasti kita sangat sulit mengatasi. Jika Obama yang terkenal pintar dan didukung para ekonom canggih saja diyakini tidak mampu menyelesaikan krisis yang terjadi di AS dalam waktu empat sampai lima tahun. Bagaimana dengan kita , tanpa mengecilkan kemampuan para ekonom Indonesia?
Di sisi lain ini masalah tersebut menjadi tantangan tersendiri buat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kerap dituding para pesaingnya sebagai sosok yang suka tebar pesona. Bisakah tebar pesona yang selama ini dianggap jitu meredam—sementara---persoalan cukup ampuh mengatasi masalah tersebut? Mungkin saja masih ada masyarakat yang akan percaya dengan alasan-alasan yang nanti akan dikemukakan pemerintah, misalnya dengan berdalih bahwa krisis yang melanda kita adalah karena krisis AS. Namun apakah semua orang percaya dengan alasan atau dalih tersebut?
TENTU saja tidak semua orang percaya. Dengan tingkat kecerdasan masyarakat yang jauh lebih baik. Dengan adanya jaringan komunikasi yang lebih canggih, sehingga memungkinkan kita memperoleh akses informasi yang jauh lebih baik dan orsinil.Pastilah alasan-alasan klasik itu sulit diterima. Terlebih sejak jauh hari, paling tidak sudah berjalan lebih kurang tujuh tahun, sejak UU tentang Pemerintahan Daerah diimplementasikan, Indonesia telah menerapkan kebijakan Otonomi Daerah (Otda). Dan salah satu tujuan strategis penerapan kebijakan tersebut adalah dengan menjadikan daerah sebagai pilar utama pembangunan nasional, termasuk di dalamnya pembangunan ekonomi.
Maka untuk menghadapi keadaan sekarang, mestinya kita sudah melakukan antisipasi dengan cara meningkatkan hubungan atau kerjasama antar daerah, sehingga kita tidak akan terkendala oleh misalnya ekspor kita ke AS yang sedang macet. Karena kita sudah dapat melakukan hal serupa dengan saling mengirim kebutuhan-kebutuhan antar daerah dengan harga yang disepakati dan difasilitasi pemerintah pusat. Dan karena itu kita tidak perlu risau karena kemungkinan adanya PHK akibat macetnya ekspor ke AS. Kita juga tidak perlu mengeluh karena kurangnya kebutuhan-kebutuhan tertentu karena akan dicukupi oleh daerah lain yang ada di Indonesia.
Jika semua itu kita lakukan dan antisipasi dengan benar, maka tidak akan ada alasan-alasan sebagaimana kita khawatirkan di atas. Namun sayangnya kita ragu pemerintah akan mampu melakukan atau melaksanakannya. Karena pemerintah tidak memiliki orang yang mampu mempraktekan konsep tersebut, kecuali mereka—orang-orang—yang sekedar berteori atau bereforia. Lagi pula, cara itu sepertinya menutup peran pemerintah untuk tampil. Sebab kalau hubungan daerah meningkat, terutama dalam kerjasama ekonomi, yang muncul ke permukaan pastilah tokoh-tokoh daerah. Padahal orang pusat juga ingin tampil karena butuh untuk dipilih menjadi penguasa selanjutnya.
Dengan asumsi tersebut, maka nampaknya akan sangat sulit bagi kita membendung krisis yang akan melanda Indoensia, meskipun barangkali dengan bantuan Dewa sekalipun. Karena sepertinya kita tidak ada kemauan untuk itu, kecuali kemauan untuk berkuasa dan berkuasa. (Drs. TB Januar Soemawinata,MM, Pemerhati masalah social politik dari Universitas Nasional/UNAS Jakarta)
