Jakarta -  Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyelesaikan audit lapangan tagihan royalti batubara dan reimbursment kontraktor batubara, serta akan dilaporkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada akhir November 2008.

"Audit lapangan sudah selesai, sedang diolah dan diharapkan dalam minggu ini dapat diselesaikan untuk selanjutnya diklarifikasi ke para kontraktor terkait," ungkap Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian Binsar Hamonangan Simanjuntak di Jakarta, Senin (17/11).

Menurut Binsar, sebelum dilaporkan ke Menkeu dan Menteri ESDM, pihaknya akan membahas hasil audit itu dengan Dirjen Anggaran Departemen Keuangan (Depkeu) dan Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Departemen ESDM. "Targetnya pada akhir Nopember ini sudah dapat diserahkan laporannya kepada Menkeu dan Menteri ESDM," jelasnya.

Ditegaskan, audit didasarkan pada kesepakatan pemerintah dengan para kontrakstor yaitu kembali kepada kesepakatan kontrak sehingga terdapat tagihan negara dari royalti batu bara namun juga terdapat reimbursement yang diminta oleh kontraktor.

Mengenai apa saja hasil audit di lapangan, Binsar belum dapat mengungkapkan karena hasil di lapangan masih harus diolah dan diklarifikasi kepada para kontraktor. Namun, ia optimistis tidak akan banyak perbedaan pendapat mengenai hasil audit itu baik dari pihak pemerintah maupun para kontraktor.

 

"Mungkin hanya perubahan sedikit, karena mereka (para kontraktor batu bara) bisa saja punya argumentasi mengenai apa saja yang masuk dalam PPn," tandas Deputi Kepala BPKP sembari menambahkan, audit lapangan yang telah dilakukan hanya menyangkut data dari 2001 hingga 2007 sementara untuk sebelumnya tidak tersedia data yang memadai. (ARI)