Jakarta - Dampak krisis ekonomi dan keuangan dunia, tetap akan berpengaruh terhadap Indonesia . Walaupun indikator ekonomi makro semakin membaik. Dampak rambatannya diantisipasi dengan antara lain menguatkan serta memproteksi pasar dalam negeri (domestik).
Peryataan tersebut dikemukakan, Ketua Panitia Ad Hoc (PAH) IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Anthony Charles Sunarjo, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dengan PAH II dan PAH IV DPD yang dipimpin Anthony bersama Ketua PAH II DPD Sarwono Kusumaatmadja di lantai 2 Gedung DPD Kompleks Parlemen, Senayan-Jakarta, Selasa (11/11). Kamis (13/11) mendatang, DPD akan menyampaikan sikap resminya tentang krisis ekonomi dan keuangan dunia melalui keputusan Sidang Paripurna DPD.
“Betapa pun baik ekonomi makronya, tapi ini baru awal. Kami mengkhawatirkan ekor krisis,” ujar Anthony, sambil menabahkan, kalau Amerika Serikat diprediksi hanya membutuhkan waktu dua tahun untuk keluar dari krisis ekonomi dan keuangan dunia beserta dampak rambatannya, Indonesia justru akan lebih lama. “Mungkin akan tiga, empat, atau lima tahun. Ini akan lebih berbahaya," ujarnya.
Menurutnya, dampak rambatan krisis ekonomi dan keuangan dunia diantisipasi dengan menguatkan serta memproteksi pasar dalam negeri, memperkuat sektor riil, dan menjaga daya beli masyarakat. Pergerakan sektor riil dan daya beli masyarakat diprediksi akan melambat menyusul penurunan kegiatan ekspor dan investasi.
DPD, sambung Anthony, meminta Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga agar menggerakkan sektor riil dengan memperhitungkan inflasi yang cenderung menurun saat ini. Penjaminan penuh (full guarantee) BI justru akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana dan bertransaksi di bank.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Ketut Suardana Linggih mengingatkan depresiasi nilai tukar mata uang termasuk faktor yang mempengaruhi tingginya inflasi. BI diharapkan berusaha keras menjaga stabilitas nilai tukar karena pergerakan kurs dollar menguat sementara kurs rupiah melemah selama krisis. “Terjadilah anomali,” ujarnya.
Seluruh stimulus ekonomi diharapkan berdampak positif terhadap sektor riil untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kebangkrutan perusahaan-perusaha an kecil dan menengah. Indonesia sendiri belum terlepas sepenuhnya dari krisis karena sektor riil masih terseok-seok ditandai dengan pertumbuhan sektor perdagangan, pertambangan, dan pertanian yang kecil. “Kalau stimulus dikeluarkan akan menurunkan kurs rupiah terhadap dollar,” katanya.
Selain menggerakkan ekonomi, stimulus ekonomi juga diharapkan mengantisipasi perubahan prioritas alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Bagaimana mungkin sektor riil akan bergerak apabila Rp 220 triliun APBN dihabiskan untuk subsidi energi dan Rp 80 triliun untuk infrastruktur.
Kadin Indonesia , lanjutnya, telah merekomendasikan kepada Pemerintah untuk memanfaatkan kelimpahan potensi sumberdaya alam melalui subsidi impor bersama produk-produk turunannya. Pemerintah daerah (pemda) dan pemerintah pusat atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) diharapkan mengeluarkan insentif pemanfaatan kelimpahan potensi tersebut seperti pajak.
Pemanfaatan komoditi dalam negeri terutama produk berbahan baku sumberdaya alam harus diperbesar. Apalagi, potensi sumberdaya alam yang berlimpah tersebut selalu menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil yang termasuk 10 besar di dunia. (ARI)
