Magelang - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Djoko Santoso menyatakan, pengambilalihan asset (akuisisi) bisnis TNI masih menunggu payung hukum. Mabes TNI sampai saat ini belum mengetahui rekomendasi apa yang akan diberikan oleh Timnas Pengambilalihan bisnis TNI.

"Kami siap menjalankan amanat konstitusi. Namun dalam hal pengambilalihan aset bisnis TNI, jajarannya tidak memegang hak inisiatif. Jadi mabes TNI hanya menunggu keputusan pemerintah lewat aturan yang berlaku. Terserah pemerintah yang mengaturnya," kata Djoko Santoso usai upacara pelantikan 531 prajurit di Akmil di Lapangan Pancasila, Komplek Akmil Magelang (Jateng), Jumat ( 31/10).

Dikatakan Djoko Santoso, pihaknya berharap pemerintah mempertahankan keberadaan koperasi prajurit TNI. Karena, keberadaan koperasi di tubuh TNI bisa membantu kesejahteraan para prajurit. "Apalagi dalam undang-undang, koperasi untuk semua rakyat Indonesia. Sebagai soko guru ekonomi Indonesia," kata jenderal berbintang empat ini.

Menurut Djoko Santoso, keberadaan koperasi di lingkungan TNI dinilai bisa membantu melayani kebutuhan para prajurit. Terutama, bagi prajurit yang bertugas di pedalamanan seperti kebutuhan sembako atau simpan pinjam.
"Keberadaan koperai masih membantu, terutama prajurit yang bertugas di wilayah pedalaman yang jauh dari pusat keramaian," kata Djoko.

Djoko tidak menyebut secara pasti jumlah koperasi yang ada dijajaran TNI. Namun, ia menyatakakan jumlahnya cukup banyak.(Pyn)