Headlines  F-KB Akan Umumkan Anggota DPR MalasSelasa, 06/01/2009 | 15:07 WIB - Jakartapress.com "Sekarang sedang direkap, siapa yang ikut rapat-rapat dan siapa yang izin terus. Kan kalau setiap rapat izin terus juga lucu," kata Effendy Choirie. | moreBisnis Industri Migas dan Baja Dapat Insentif Pajak Terbesar Selasa, 06/01/2009 | 10:55 WIB - Jakartapress.com Industri migas dan industri baja mendapatkan paket stimulus terbesar dari pemerintah. | morePartai-Partai  36 Tahun PPP, Harapan dan Ancaman PerpecahanSenin, 05/01/2009 | 13:49 WIB - Jakartapress.com "Harapannya, kita ingin kembali menjadi partai terbesar ketiga seperti dulu," kata Sekjen PPP, Irgan Chaerul Mafiz. |
morePilpres Wiranto Ngebet Jadi RI-1 Sabtu, 03/01/2009 | 16:48 WIB - Jakartapress.com Sekitar 625 kecamatan di Jabar, hari ini saya resmikan sebagai relawan guna menyosialisasikan apa yang jadi perjuangan saya menuju RI-1, kata Wiranto | moreEnergi Pasokan BBM di Atas Kondisi Normal Senin, 05/01/2009 | 14:31 WIB - Jakartapress.com Penyaluran bahan bakar minyak (BBM) nasional kini dalam kondisi aman. Bahkan PT Pertamina memasok BBM di atas kondisi normal. | moreNasional F-KB Akan Umumkan Anggota DPR MalasSelasa, 06/01/2009 | 15:07 WIB - Jakartapress.com "Sekarang sedang direkap, siapa yang ikut rapat-rapat dan siapa yang izin terus. Kan kalau setiap rapat izin terus juga lucu," kata Effendy Choirie. |
moreSerba Serbi Walhi: Buruh 'Negosiator' Antara Pengusaha Dengan Pemerintah Rabu, 31/12/2008 | 15:05 WIB - Jakartapress.com Walhi menganggap banyaknya pengusaha pulp dan kertas di Indonesia yang melakukan PHK adalah suatu usaha penekanan terhadap pemerintah. | moreOpini Fanatisme Partai Bisa Dikalahkan Politik Uang dan Politik Beras Selasa, 06/01/2009 | 07:32 WIB - Jakartapress.com SIAPA punya uang, dia akan menangkan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2009. Ini tentu bukan bunyi penawaran iklan. | moreSurat Pembaca Usut dugaan “Illegal Mining” Perusahaan Tambang Batu Bara Selasa, 30/12/2008 | 06:23 WIB - Jakartapress.com Sebagian besar dari 440 izin Kuasa Pertambangan (KP) yang diterbitkan oleh para Bupati tidak mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan |
